Tuesday, May 5, 2020

Syafruddin Prawiranegara Sang Penyelamat Republik

Kuding lahir di Banten pada 28 Februari 1911. Ia berdarah adonan Banten dan Minangkabau. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten lantaran terlibat Perang Padri. Kuding mini getol membaca, apalagi kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe. Ia pun mempunyai hasrat buat sebagai ?Orang besar ?. Untuk mewujudkannya Kuding sengaja merantau ke Batavia demi melanjutkan studinya di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) dalam tahun 1939. Ia pun berhasil meraih gelar Meester in de Rechten

?Si Kuding? Adalah panggilan kecil Syafruddin Prawiranegara, seorang negarawan yang dikenal menjadi ?PENYELAMAT REPUBLIK? Karena jasanya membangun Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Saat itu, Ia adalah tangan kanan Soekarno-Hatta. Tatkala Belanda melancarkan Agresi Militer II menggunakan menyerbu Yogyakarta pada 19 Desember 1948, Syafruddin berhasil menyelamatkan Negara menggunakan membangun pemerintahan darurat. Dalam peristiwa tersebut, Presiden Soekarno & wapres Mohammad Hatta ditangkap & diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Guna mengisi kekosongan kursi pemerintahan, Syafruddin kemudian menerima tugas buat membangun sekaligus bertindak selaku Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra. Mandat tersebut disampaikan Soekarno Hatta lewat telegramnya yang berbunyi, ?Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa dalam hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannya atas Ibu-Kota Yogyakarta. Jika dalam keadaan Pemerintah nir bisa menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan pada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI buat menciptakan Pemerintahan Darurat pada Sumatra?.

Lantaran sulitnya sistem komunikasi pada masa itu, telegram tadi tidak hingga ke Bukittinggi. Namun, pada ketika yang bersamaan, begitu mendengar fakta bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian akbar pimpinan negara, Syafruddin eksklusif mengambil inisiatif senada. Ia mengumpulkan beberapa tokoh & mengusulkan pembentukan pemerintahan darurat pada kedap pada Bukittinggi. Ide Syafruddin menerima persetujuan dari Gubernur Sumatra Mr. T.M. Hasan.

Guna menjalankan tugasnya sebagai Ketua PDRI, Syafruddin Prawiranegara membentuk kabinet yang terdiri atas beberapa orang menteri. Meskipun jabatan yang disandangnya ketika itu “ketua”, namun kedudukannya sama dengan presiden. PDRI di bawah komando Syafruddin terus melakukan berbagai upaya agar para pemimpin bangsa bisa segera dibebaskan. Usahanya membuahkan hasil, Belanda akhirnya terpaksa berunding dengan Indonesia. Usaha  Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di nusantara pun berakhir yang ditandai dengan Perjanjian Roem-Royen. Soekarno-Hatta beserta tokoh lain kembali dibebaskan.

Dengan bebasnya dwitunggal proklamator itu, usai sudah tugas Syafruddin memimpin PDRI yang sudah ia jalankan selama kurang lebih delapan bulan. Pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta, ia  menyerahkan jabatannya kepada Presiden Soekarno. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi dilakukan pada 14 Juli 1949 di Jakarta. Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri RI. Lalu ditunjuk menjadi menteri keuangan Kabinet Hatta. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan, ia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan ‘Gunting Syafruddin”. Yakni pemotonga nilai uang dari lima rupiah ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh, sisanya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. Karier Syafruddin berikutnya adalah sebagai Presiden Direktur Te Javasche Bank atau Bank Sentra Indonesia pada tahun 1951.

Namun, seiring berjalannya pemerintahan & kedekatan Soekarno menggunakan Partai Komunis Indonesia menyebabkan ketidakpuasan beberapa pihak, termasuk Syafruddin. Ia bersama rekan-rekannya berdasarkan partai Masyumi menentang Soekarno yg membubarkan Konstituante. Puncak pecahnya interaksi Soekarno-Syafruddin terjadi pada 1958. Di Sumatra Tengah berdiri Pasukan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI ) dampak wujud ketidakpuasan terhadap pemerintah sentra. Syafruddin diangkat sebagai Presiden PRRI. Karena PRRI inilah, Syafurddin kemudian dicap pemberontak, Soekarno sebagai presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan perintah buat menumpas PRRI.

Sekitar 4 tahun, Syafruddin bersama istri dan kedelapan anaknya terpaksa hayati di Hutan Bukit Barisan untuk menghindari penangkapan. Pemerintah berhasil menguasai wilayah-wilayah yg sebelumnya bergabung menggunakan PRRI. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No.449/1961 orang-orang yang tersangkut menggunakan pemberontakan termasuk PRRI diberikan amnesti & abolisi.

Setelah tak lagi terlibat dalam pemerintahan, Syafruddin menjadi pendakwah meski beberapa kali dilarang naik mimbar lantaran ceramahnya dinilai terlalu keras oleh pemerintah. Ia menjalani masa tuanya dengan penuh kesederhanaan. Ia bahkan pernah menolak  sebuah rumah pemberian Presiden Soekarno, dengan alasan tidak ingin menerima sesuatu yang dibayar dari pajak rakyat. Syafruddin Prawiranegara tutup usia pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Bourbon

No comments:
Write comments