Rabu, 17 Juni 2020

Pengertian Korupsi Dari Aspek Kerugian Keuangan Negara

Pasal dua dan 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 adalah 2 pasal yang menyangkut pengelompokkan pengertian korupsi menurut aspek kerugian keuangan negara. Pasalnya bisa dijelaskan pada 2 bagian ini dia:

Pengertian Korupsi Dari Aspek Kerugian Keuangan Negara

1. Melawan Hukum Untuk Memperkaya Diri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara adalah Korupsi

Pasal dua Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana menggunakan pidana penjara seumur hayati atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling usang 20 (2 puluh) tahun dan hukuman paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) & paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (dua) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana tewas dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi dalam Pasal dua pertama kali termuat pada Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. Tiga Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak dalam masuknya istilah ?Bisa? Sebelum unsur ?Merugikan keuangan/perekonomian negara? Pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan waktu ini, pasal ini termasuk yg paling poly digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi berdasarkan Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

3. Dengan cara melawan hukum;

4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.  Menyalahgunakan Kewenangan untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara adalah Korupsi

Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 :

Setiap orang yang menggunakan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau wahana yg ada padanya lantaran jabatan atau kedudukan yg dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana menggunakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling usang 20 (dua puluh) tahun & atau hukuman paling sedikit Rp 50.000.000,00 (5 puluh juta rupiah) & paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rumusan korupsi yg terdapat dalam Pasal 3 tersebut pertama kali termuat pada Pasal 1 ayat (1) alfabet b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya istilah ?Dapat? Sebelum unsur ?Merugikan keuangan/perekonomian negara? Dalam UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan ketika ini, pasal ini termasuk yg paling poly dipakai buat memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi berdasarkan Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang;

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau wahana

4. Yang terdapat padanya lantaran jabatan atau kedudukan;

lima. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Demikian uraian pasal 2 & 3 menjadi keliru satu pengelompok tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam artikel pengertian korupsi sebelumnya.

Sumber : KPK (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)

Tidak ada komentar:
Write komentar