Minggu, 21 Juni 2020

Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Sejarah bank syariah di Indonesia dapat kita telusuri kehadirannya dengan merunut aturan atau regulasi yang berkaitan dengan perbankan di Indonesia. Kemunculan bank syariah sebagai salah satu badan usaha di bidang keuangan tentunya berkaitan dengan perjalanan regulasi perbankan sebagai landasan hukum dalam menjalankan usahanya tersebut.

(Baca pula: Pengertian Ekonomi Syariah dan Sejarah, Fungsi, dan Jenis-Jenis Bank)

Kehadiran pertama bank syariah pada Indonesia dipelopori sang berdirinya Bank Muamalat dalam tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh tahun 1992. Untuk mengetahui runutan sejarah hingga kehadiran sejumlah bank syariah di Indonesia dapat diuraikan menjadi berikut :

Tahun 1967-1983

Lahirnya Regulasi Perbankan pada Indonesia secara sistematis dimulai dalam tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 mengenai Pokok-Pokok Perbankan. Dalam pasal 13 huruf c diterangkan bahwa pada usaha bank pada pada operasinya memakai sistem kredit & tidak mungkin melaksanakan kredit tanpa merogoh bunga. Hal ini lantaran konsep bunga ini melekat pada pengertian kredit itu sendiri. Lalu era tahun 1980an terjadi kesulitan pengendalian tingkat bunga oleh Pemerintah karena Bank-Bank yg telah didirikan sangat tergantung pada tersedianya likuiditas Bank Indonesia sebagai akibatnya Pemerintah mengeluarkan Deregulasi 1 Juni 1983 yang membuka belenggu taraf bunga ini. Deregulasi ini menyebabkan kemungkinan bagi Bank buat memilih taraf bunga sebanyak 0% yg adalah penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni sesuai prinsip bagi output.

Tahun 1988

Terhitung sejak adanya deregulasi 1 Juni 1983, 5 tahun kemudian yakni dalam tahun 1988, Pemerintah memandang perlu buat membuka peluang bisnis di bidang perbankan seluas-luasnya. Hal tersebut dilakukan menggunakan tujuan memobilisasi dana rakyat buat menunjang pembangunan. Maka pada tanggal 27 Oktober 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) yg berisi tentang liberalisasi perbankan yg memungkinkan pendirian bank-bank baru selain bank yg telah terdapat. Pada era ini, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia melangsungkan Musyawarah Nasional IV pada tahun 1990 dimana output Munas tersebut mengamanatkan buat membangun gerombolan kerja buat mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Tahun 1991 - sekarang

Tahun 1991, Bank Mualamat Indonesia lalu lahir sebagai kerja tim perbankan MUI tersebut & mulai beroperasi penuh setahun lalu. Pada periode ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi output. Dalam pasal 6 huruf (m) & pasal 13 alfabet (c) menyatakan bahwa keliru satu usaha bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah menurut prinsip bagi hasil. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (dual banking sistem) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan umum dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, ke 2 sistem perbankan secara sinergis & bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk & jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Kemudian dalam tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan itu semakin mendorong berkembangnya eksistensi sistem perbankan syariah pada Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang ini, Bank Umum Umum diperbolehkan buat melakukan kegiatan bisnis dari prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank generik dapat memilih buat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan sistem umum atau berdasarkan prinsip syariah atau melakukan ke 2 aktivitas tersebut. Sehingga kemudian tahun 2008, keluarlah UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah yg melengkapi minimnya regulasi perbankan syariah selama ini.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur beberapa ketentuan baru di bidang perbankan syariah, antara lain otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pelatihan & pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawas syariah (DPS), kasus pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS). Lalu Undang-undang ini memberikan keleluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar ke depannya. Keleluasaan itu antar lain adalah : Pertama, Bank Umum Syariah (BUS) & Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak sanggup dikonversi sebagai Bank Umum. Sedangkan Bank Umum bisa dikonversi sebagai Bank Syariah (Pasal lima ayat 7). Kedua, apabila terjadi penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan Bank Non Syariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat dua). Ketiga, bank generik umum yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (spin off) apabila (Pasal 68 ayat 1), UUS mencapai asset paling sedikit 50 persen berdasarkan total nilai aset bank induknya; atau 15 tahun sejak berlakunya UU Perbankan Syariah.

Lalu poly aktivitas bisnis yg tidak bisa dilakukan oleh jenis bank generik namun dapat dilakukan sang BUS. Di antaranya, bank syariah mampu mengklaim penerbitan surat berharga, penitipan buat kepentingan orang lain, sebagai wali amanat, penyertaan kapital, bertindak menjadi pendiri & pengurus dana purna tugas juga menerbitkan, menunjukkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah. Dan lalu perbankan syariah dapat menjalankan layanan yg sifatnya sosial. Misalnya menyelenggarakan lembaga baitul harta benda yg bergerak menerima & menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hadiah, atau dana sosial lainnya kemudian menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat

Sejarah bank syariah di Indonesia, pertama kali dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia yg berdiri dalam tahun 1991. Bank ini dalam awal berdirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) & pemerintah serta mendapat dukungan berdasarkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) & beberapa pengusaha muslim. Pada ketika krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1990, bank ini mengalami kesulitan sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB lalu memberikan suntikan dana kepada bank ini & pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan membentuk laba.

Sampai tahun 2007 masih ada tiga institusi bank syariah pada Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri & Bank Mega Syariah. Sementara itu bank generik yang sudah memiliki unit bisnis syariah adalah 19 bank diantaranya adalah bank besar seperti Bank Negara Indonesia (Persero) dan Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Demikian penjelasan mengenai sejarah bank syariah di Indonesia. Penjelasan ini kami sadari masih cukup ringkas dan jika ada yang perlu dikoreksi mohon sarannya melalui komentar. Terimakasih atas kunjungannya di blog ini.

Tidak ada komentar:
Write komentar