Selasa, 23 Juni 2020

Tembak Mati Para Koruptor. Pantaskah?

Korupsi di Indonesia ibarat sudah menjadi ‘menu favorit’ dalam pemberitaan berbagai media. Mengapa tidak, korupsi di negara kita ini memang sudah sangat merajalela. Ia dilakukan tidak lagi oleh perorangan namun sudah dilakukan secara kolektif, terorganisir dan sistematis. Jumlahnya pun sudah gila-gila-an, bahkan nilainya sudah tidak tanggung-tanggung hingga mencapai triliunan rupiah.

Terkait dengan hal ini, Mahfud Md, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana diberitakan melalui situs tempo.co mengatakan Indonesia harus mempunyai peraturan baru tentang hukuman bagi para

Tembak Mati Para Koruptor. Pantaskah? koruptor. Selama ini, kata beliau, hukuman bagi para koruptor nir tegas & tidak kentara. "Yang dihukum itu yg lagi apes aja, bukan benar-sahih karena penegakan hukum," istilah Mahfud kepada wartawan di gedung Rektorat Universitas Airlangga, Jumat, 14 Maret 2014.

Ditegaskannya jua sang dia, Indonesia tidak akan bisa memberantas habis para koruptor. Sebab, kebanyakan birokrat atau wakil masyarakat adalah pemain-pemain usang yg berpindah partai hanya buat menutupi kasusnya. Lantaran itu, Mahfud mengharapkan sanksi bagi para koruptor merupakan hukuman tewas.

Ternyata, ini senada dengan keterangan Wiranto, Ketua Umum sekaligus Capres Partai Hanura, sebagaimana dilansir dalam situs resmi partainya. Wiranto mengusulkan pemberlakuan hukuman tembak mati bagi pelaku koruptor dan menolak kekuasaan pemerintahan dengan sistem dinasti (family system). Koruptor dan family system dalam pemerintahan dinilai menjadi biang keladi tak berkembangnya bangsa Indonesia akhir-akhir ini.

Apapun penafsiran mengenai korupsi, kita tidak bisa menutup-nutupi berita bahwa tindakan korupsi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi pula sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan menjadi kejahatan yang pemberantasannya wajib dilakukan secara luar biasa sebagaimana perlakuan atas propaganda ?Ancaman terorisme?.

Jadi, pantaskah hukuman mati bagi mereka yg sudah menguras uang negara & menyengsarakan rakyat? Korupsi pajak, contohnya. Pajak kan uang masyarakat yang diperuntukkan untuk kepentingan warga , menurut ekonomis penulis, pilihan sanksi mati buat perkara ini mampu saja tidak dilakukan asalkan 240-an juta jiwa rakyat Indonesia sudah menggunakan nrimo mendapat maaf atas uang pajak yg sudah dikorupsi sang pelakunya. Bagaimana pendapat Anda?

Tidak ada komentar:
Write komentar