Sunday, July 5, 2020

Emigrasi Pertama Politik Etis

Salah satu gagasan tentang politik etis yang dikemukakan sang C.TH Van Deventer adalah emigrasi. Emigrasi disini berarti mengajak penduduk buat bertransmigrasi meninggalkan daerahnya yg padat ke wilayah yg lowong seperti Sumatera dan Kalimantan, buat mendirikan sebuah koloni baru. Dalam diberlakukannya politik emigrasi ini, penduduk Jawa lah yang sebagai objek pemindahan pemerintah Hindia Belanda kala itu. Jawa sendiri merupakan simbol kekuasaan secara politik & ekonomi dalam ketika itu. Ide mengenai pemindahan penduduk pada Jawa, bermula menurut keyakinan bahwasannya ada kelebihan penduduk pada Pulau Jawa.

Dengan adanya program ini kepadatan & kelebihan penduduk sendiri dapat ditekan. Dengan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa maka meminimalisir bahaya kelaparan & kemelaratan, yang pada akhirnya keduanya sanggup mengakibatkan keguncangan & ketidakstabilan terhadap jalannya Pemerintah Hindia Belanda pada ketika itu.

Tepatnya, pada bulan November 1905, sebanyak 155 ketua keluarga (KK) berasal Jawa diberangkatnya berdasarkan Kabupaten-Kabupaten Karanganyar, Kebumen dan Purwerejo, Keresidenan Kedu, ke Gedong Tataan, Keresidenan lampung, dalam rangka acara kolonialisasi sang Pemerintah Hindia Belanda. Keberangkatan 155 KK menjadi gerombolan kolonis pertama dipimpin sang Asisten Residen Sukabumi H.G Heyting yg ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi pelaksana acara percobaan yang penuh tantangan itu. Asisten Residen Heyting dibantu sang Asisten Wedana Ronodimedjo berdasarkan Kutuarjo dan dua orang mantri ukur. Demikianlah 3 nama, yaitu Gedong Tataan, H.G Heyting dan 155 KK menurut Kedu, membuka lembaran pertama sejarah kolonialisasi resmi yang diselenggarakan sang pemerintah. Desa kolonialisasi pertama ini diberi nama Bagelen sinkron dengan kabupaten-kabupaten berasal mereka yang berada di ?Wilayah? Bagelen.

Pada dasarnya acara Emigrasi ini beritikad baik terhadap masyarakat Hindia Belanda dalam saat itu, tetapi Pemerintah Hindia Belanda pada program emigrasi ini dalam praktiknya nir lebih menurut sarana buat pendistribusian buruh murah bagi pengembangan perusahaan-perusahaan perkebunan asing yang bercokol di luar Jawa. Sederhananya pemerintah menyediakan tenaga-tenaga murah bagi para pengusaha dalam ketika itu. Mereka yg didatangkan berdasarkan Jawa dijadikan kuli kontrak. Untuk mencegah para transmigran itu lari, dibuatlah aturan mengenai Poenale Sanctie yg dimuntahkan sang Pemerintah Hindia Belanda yg berisikan pekerja yg melarikan diri akan diburu & ditangkap kemudian dikembalikan kepada majikannya lagi. Walaupun demikian, program Emigrasi ini permanen berlangsung & sebagai kebijakan permanen pemerintah Hindia Belanda ketika itu.

Sumber: Swasono, Sri-Edi. Transmigrasi Di Indonesia 1905-1985

Bourbon

No comments:
Write comments