Monday, July 13, 2020

Penjelasan Pengertian Demokrasi Ekonomi

Pengertian demokrasi ekonomi terkait erat dengan definisi atau pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik.

Istilah kedaulatan warga itu lebih acapkali digunakan pada studi ilmu hukum ketimbang pada ilmu politik. Hanya saja, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu herbi prinsip kekuasaan yang asal menurut rakyat, oleh rakyat, & buat masyarakat.

Secara eksplisit, Pengertian demokrasi ekonomi tertuang dalam konstitusi menjadi hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik & sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, pada pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita merupakan warga , baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai sang warga yg berdaulat. Dalam sistim demokrasi yang dibangun tentu nir semuanya secara eksklusif dikuasai sang warga . Beberapa bagian yang utama diwakilkan pengurusannya pada negara, dalam hal ini diwakilkan kepada (a) Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD, dan Presiden dalam urusan penyusunan haluan-haluan & perumusan kebijakan-kebijakan resmi bernegara, dan (b) pada Presiden dan forum-forum eksekutif-pemerintahan lainnya pada urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara itu, dan (c) secara tidak pribadi kepada forum peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan dan kebijakan negara tersebut.

Namun, terlepas menurut adanya pendelegasian kewenangan dari warga yang berdaulat pada para delegasi masyarakat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun judikatif itu, makna kedaulatan warga menjadi kekuasaan tertinggi dari sistem demokrasi politik & demokrasi ekonomi itu nir dapat dikurangi dengan dalih wewenang masyarakat sudah diserahkan kepada para pejabat. Dalam konteks bernegara, kedaulatan rakyat itu bersifat ?Relatif absolut?, meskipun harus diberi makna yg terbatas menjadi perwujudan ke-Maha-Kuasaan Allah sebagaimana diakui dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945. Sebagai konsekwensi tauhid, yaitu keimanan bangsa Indonesia kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap manusia Indonesia dipahami menjadi Khalifah Tuhan di atas muka bumi yang memiliki kuasa memasak dan mengelola alam kehidupan buat sebanyak-besarnya kemakmuran bersama berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menggunakan menjaga ekuilibrium kemajuan & kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan memahami pengertian demokrasi menurut para pakar, maka memaknai Pengertian demokrasi ekonomi yakni produksi dikerjakan sang semua warga & buat semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota rakyat. Kemakmuran masyarakatlah yg diutamakan, bukan kemakmuran orang per orang. Sistem ekonomi di Indonesia menurut Pancasila & UUD 1945 serta GBHN, sehingga dikatakan menjadi ?Sistem Ekonomi dari Demokrasi Ekonomi Pancasiladanquot;.

Demokrasi ekonomi yg diterapkan pada Indonesia tersebut mengandung karakteristik-ciri positif yakni:

  1. Perekonomian diimplementasikan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
  2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
  4. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
  5. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki dan memiliki hak pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan berdasarkan batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  8. Fakir miskin maupun anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Sebaliknya, ciri negatif sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindari berdasarkan pemahaman demokrasi ekonomi pancasila yakni:

  1. Sistem etatisme, yaitu sistem dimana negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi, serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara.
  2. Sistem free fight liberalism, adalah sistem yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain.
  3. Monopoli, yang merupakan pemusatan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok.
Demikian uraian Pengertian demokrasi ekonomi dan ciri-ciri penerapannya di Indonesia yang menganut demokrasi pancasila atau demokrasi ekonomi pancasila.

No comments:
Write comments